Predictive Risk Simulation and Modeling (PRISM) ITB diwakili oleh Dila Puspita, Ph.D. menghadiri Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi XIII DPR RI sebagai pakar, yang diselenggarakan pada Rabu, 28 Januari 2026, bertempat di Ruang Rapat Komisi XIII DPR RI, Gedung Nusantara II, Lantai 3, Kompleks DPR RI, Jakarta.
Kegiatan RDPU ini diselenggarakan oleh Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Pengelolaan Pusat Pengelolaan Kompleks Gelora Bung Karno (PPK GBK) dan Pusat Pengelolaan Kompleks Kemayoran di bawah koordinasi Komisi XIII DPR RI, sebagai bagian dari agenda strategis penguatan tata kelola pengelolaan aset negara. Forum ini bertujuan memperoleh masukan akademik dan keahlian multidisipliner dalam rangka optimalisasi aset, penguatan model bisnis Badan Layanan Umum (BLU), peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) secara berkelanjutan, serta penguatan aspek fiskal dan investasi negara.
Dalam forum tersebut, Dila Puspita, Ph.D. hadir sebagai Ahli Sains Aktuaria, menyampaikan perspektif ilmiah berbasis pemodelan risiko, proyeksi jangka panjang, serta pendekatan aktuaria dalam pengelolaan aset strategis negara. Materi yang disampaikan menekankan pentingnya integrasi pemodelan aktuaria, stress testing keuangan, proyeksi arus kas, serta analisis kecukupan aset dan kewajiban sebagai dasar pengambilan kebijakan yang berkelanjutan dalam pengelolaan kawasan GBK dan Kemayoran.
Rapat ini melibatkan sejumlah pakar lintas bidang, antara lain ahli investasi, makroekonomi, keuangan negara, dan sains aktuaria, sebagai bagian dari proses penyusunan kerangka kebijakan berbasis keilmuan (evidence-based policy) oleh DPR RI dalam fungsi pengawasan dan legislasi. Forum RDPU menjadi ruang strategis untuk merumuskan pendekatan tata kelola aset negara yang lebih terukur, transparan, dan berorientasi jangka panjang.
Partisipasi PRISM ITB dalam forum resmi DPR RI ini mencerminkan komitmen institusional dalam mendukung penguatan kebijakan publik berbasis sains, pemodelan risiko, dan analisis kuantitatif, serta kontribusi aktif dalam pembangunan tata kelola aset negara yang profesional, akuntabel, dan berkelanjutan. Kolaborasi antara dunia akademik dan lembaga legislatif diharapkan menjadi fondasi penguatan ekosistem kebijakan publik yang berbasis riset dan data di tingkat nasional.
Galeri
